akuntabilitas pelayanan publik. 345-357 Tiraada, Tryana A. akuntabilitas pelayanan publik

Kesimpulan tersebut menegaskan: ‡birokrasi publik di Indonesia belum mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, adil, responsif dan akuntabel· (Dwiyanto et. a. Nilai dan prinsip tata kelola yang baik tercermin dari hubungan antara otoritas publik dalam menyediakan pelayanan public (Aziz et al. Suasana Lokakarya MPP yang dilakukan secara virtual, Senin (14/06). Dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pengertian Akuntabilitas Publik. Menurut Sinambela, dkk (2011), asas-asas pelayanan publik adalah sebagai berikut: Transparansi. Transparansi dan keterbukaan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan, metode apa yang dipakai untuk. Akuntabilitas Pelayanan Publik Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada publik maupun kepada atasan atau pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. JAKARTA – Replikasi inovasi pelayanan publik menjadi salah satu langkah untuk menyelesaikan isu-isu Reformasi Birokrasi (RB) Tematik. Harbani Pasolong. Akuntabilitas; Prosespenyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung j awabkan sesuai. b. Hal. moral sebesar 77,0% sedangkan sis anya . Dalam rangka mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik (good governance), maka kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan. akuntabilitas dalam pelayanan publik pada unit instansinya. al. Kepemimpinan dalam Pelayanan Publik 183. Khususnya pihakpihak yang -. Page 73 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN. Akuntabilitas Pelayanan Kegiatan yang melibatkan masyarakat di Kecamatan Rappocini selalu mengundang warga untuk berpastisipasi aktif dalam kegiatan tersebut, karena nantinya hasil kegiatan akan dipertanggungjawabkan. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik. Terma-terma customer atau consumer menjadi. Nilai akuntabilitas penting untuk diadopsi dalam sistem pelayanan publik yang dalam eksistensinya sebuah negara bergantung pada masyarakatnya. Birokrasi dan Responsivitas PelayananPelayanan publik sendiri merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan Publik Melalui Electronic Government Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatan Public Service Oleh : Erick S. Makalah. Akuntabilitas kinerja pelayanan publik dalam pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota. Akuntabilitas KPKNL kepada masyarakat tentunya harus didukung dengan adanya transparansi kepada setiap pihak. Jam Kerja Kantor; Tata Tertib Persidangan; Petugas PTSP; SOP Pelayanan; Layanan Informasi Publik. b) Akuntabilitas Pelayanan publik yang diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai UU No. Hum. Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; 3. dijelaskan oleh variabel lain di luar model . Akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Syahrudin Rasul, 2002:8). Pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses, untuk menghindari kolusi,. transparansi dan akuntabilitas pelayanan diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M. Akuntabilitas kebijakan. Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Nasional Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi & Akuntabilitas pada tanggal 8-9 Oktober 2003 di Hotel Indonesia Jakarta. dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan . Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan. “ Upaya Meningkatkan Kinieja Pelayanan Publik”. KETIGA : Agar komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat tercapai, setiap pimpinan instansi dan pimpinan unit pelayanan instansi 2. Harus cepat dan responsif terhadap situasi yang dihadapi, sekaligus tetap akuntabel, itu adalah sebuah kombinasi yang tidak mudah. 3. 2. BAB V PEMBAHASAN V. OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Pftfi flftfkTh Dftfi I Thft Y fkfiTh OMBUDSMAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK Pftfi flftfkTh Dftfi I Thft Y fkfiTh yang amat piawai dalam bidang pelayanan publik. Akuntabilitas membawa ke tata pemerintahan yang baik yang bermuara pada jaminan hak asasi manusia (HAM). Akuntabilitas dalam pelayanan publik menurut J. bangunan dengan menggunakan sarana S e l a n j u t nya , b e b e ra p a ko n s e. Penyelenggara pelayanan yang membangun ZI. Mata diklat ini disajikan dengan proses experiential learning, yang memberikan penekanan-penekanan pada. Prosedur PelayananPemberian pelayanan publik harus bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. Jabbra mengandung tiga dimensi : 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (survey pada Kantor Bersama SAMSAT Cimareme Kabupaten Bandung Barat). Pengembangan Survey. 16 No. 25895 Presentation Transcript. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas Dan Transparansi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2020-2021 Di Surakarta Rizky Ardhian Nugraheni, Priyanto Susiloadi Program Studi Ilmu Administrasi. BeberapaPELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Adanya kepatuhan terhadap standar waktu. Octaviany, Annisa Rahma (2021) Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Untuk memanfaatkan ruang-ruang partisipasi warga yang dijamin oleh UU Pelayanan Publik secara optimal, YAPPIKA-ActionAid (YAA), dengan didukung oleh Program Empowering Access to Justice (MAJu), menyusun Buku Saku Pengawasan dan Advokasi Pelayanan Publik. Arti akuntabilitas sangat vital dalam menjalankan bisnis. Dari 6 indikator yang digunakan hanya satu indikator yang memenuhi akuntabilitas. Sementara, konsep. Akuntabilitas merupakan instrumen kegiatan kontrol yang terkait dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya dengan transparan kepada masyarakat. UntukAkuntabilitas dari pelayanan publik pembuatan E-KTP harus memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam berbagai hal. Akuntabilitas menururt Lembaga Administrasi Negara (LAN-RI, 2000) sebagaimana dikutip dari Deklarasi Tokyo menyatakan bahwa : akuntabilitas adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya. (4) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara simultan l terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Acuan pelayanan yang dipergunakan pegawai. ketepatan waktu; dan l. 3. Siahaan, Marihot Pahala. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi. Agar memiliki standar dan pedoman, pelayanan publik diatur pada BAB XIII khususnya pada Pasal 344 hingga Pasal 353 Undang-Undang Nomor [email protected] Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Digitalisasi MPP di Jakarta, Rabu (14/12). Jika kita perhatikan dalam Teori Ilmu Administrasi Publik tentu berkaitan dengan pilar – pilar atau prinsip good governance yakni akuntabilitas kinerja dalam pelayanan publik. M. Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggung Jawab Dan Pemeringkatan Kementerian. Akuntabilitas selalu berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan. 172 4. Sos, M. Sementara itu, Head of Democratic Governance and Poverty Reduction UNDP Indonesia, Siprianus Bate Soro menyampaikan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif memainkan peranan penting dalam memastikan partisipasi publik dalam upaya peningkatkan pelayanan publik dan membantu mempromosikan akuntabilitas. Penguatan Akuntabilitas. Relasi mandat dan akuntabilitas terlihat nyata pada pemenuhan layanan negara pada warga. 3. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Senin (15/05). Akuntabilitas Artinya pihak pelayanan publik harus memiliki akuntabilitas atau bertanggung jawab. Efektif dan Efisien dengan pengertian lebih mengutamakan pencapaian tujuan dan sasaran, sedangkan efisien menghindari adanya pengulangan pemenuhan. Administrator publik harus memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang kebijakan dan program. , Wafirotin, Z. com (Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako) Abstract The objectives of this study is analyzing. Cangkupan Standar Pelayanan Publik Menurut (Daryanto dan Setyobudi, 2014) cangkupan standar pelayanan publik yang harus ditetapkan sekurang-kurangnya meliputi : 1. Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah. 1. Etika Pelayanan Publik di Indonesia Mashur Hasan Bisri1 Bramantyo Tri Asmoro2 1Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang 2Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang bramtriasmoro@gmail. Pelayanan publik menjadi area perubahan yang diharapkan pada upaya penerapan reformasi birokrasi Indonesia. Akuntabilitas (accountability) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. [1] Tanpa adanya penerapan akuntabilitas dan transparansi pelayanan sulit untuk menciptakan pelayanan yang efisien dan efektif. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. menganalisis bagaimana aspek akuntabilitas pelayanan publik berasumsi bahwa jika pelayanan publik hanya persoalan managerial semata (perspektif new public management) atau bersifat apolitik maka hasil pelayanan publik belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. -Akuntabilitas Kualitas Pelayanan Publik; - Bukti langsung - Daya tanggap - Keandalan - Jaminan - Empati . M. 1 Konsep Transparansi dalam Pelayanan Publik. Fasilitas dan perlakukan khusus bagi kelompok rentan Artinya pihak pelayanan publik harus memberikan fasilitas serta perlakukan khusus bagi mereka yang masuk dalam kelompok rentan. Akuntabilitas, mengendalikan hubungan kekuasaan. akuntabilitas; j. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana akuntabilitas dalam pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, keterbukaan dan akuntabilitas pelayanan publik dibidang pertanahan, dimana pelayanan yang akuntabel yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik/masyarakat sebagai pengguna jasa. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh pelayanan samsat keliling, sosialisasi perpajakan, akuntabilitas pelayanan public terhadap pembayaran pajak tepat waktu. 1 Th. 24 Tahun 2006 tentang Teknik Transparansi dan Akuntabilitas. Yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik adalah adanya kendala kultural di dalam birokrasi. Akuntabilitas pelayanan publik menghendaki birokrasi publik dapat menjelaskan secara transparan (transparency) dan terbuka (openness) kepada publik mengenai tindakan apa yang telah dilakukan. ”14 Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dijelaskan bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama pelaksanaan akuntabilitas di lembaga publik. Dengan demikian tolak ukur. Berkaitan dengan layanan publik yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat, menurut Thoha (Widodo, 2001) dalam Tesis Irsan, 2012: 10. akuntabilitas; j. 5 Dalam perkembangan masyarakat yang demokratis dengan New Public Service Paradigm , akuntabilitas pelayanan publik harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 1. Disampaikan dalam Seminar Lokakarya Nasional Dimensi Politik Pelayanan Publik: Partisipasi, Transparansi & Akuntabilitas pada tanggal 8-9 Oktober 2003 di Hotel Indonesia Jakarta. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. JAKARTA – Rangkaian Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2022 yang digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah usai. akuntabilitas dapat terpenuhi sehingga baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar tercipta good governance. Kita semua bisa. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (UU No. atau penguasa yang diberikan amanah oleh masyarakat untuk mengelola. Prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas dan keadilan distributif dalam pelayanan publik masih mengalami banyak hambatan. Akuntabilitas Hukum dan kejujuran Kepatuhan terhadap hukum Penghidaran korupsi dan kolusi 2. a. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal (Vertical Accountability) dan Akuntabilitas Horizontal. Studi Tentang Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas PendidikanKotaTanjung Balai. Adapun demikian, arti dari pelayanan publik itu sendiri ialah suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka. PAN/7/2003 tentang Pedoman. G. Mengadaptasi dari European Ombudsman (2012), ada 4 prinsip layanan. Kondisi Pelayanan Publik di Indonesia 7. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK . Menggunakan Media (LCD, Papan Tulis) Dwiyanto, 2005:88 – 101. Buruknya kinerja pelayanan publik antara lain dikarenakan belum terlaksananya akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas pelayanan publik adalah kemampuan aparatur pemerintah dalam melayani wajib pajak untuk memenuhi segala kebutuhan perpajakan secara terbuka dan transparan (Susilawati & Budiartha, 2013). Abdullah ; editor, Ade Alawi Hasan ; penyunting, Khaeruman ; Birokrasi pelayanan publik : konsep, teori, dan aplikasi / Muhammad SawirBerdasarkan pandangan tersebut, Pejabat publik harus bertanggungjawab terhadap semua yang dilakukan dengan membuka atau memberi informasi atau laporan apa yang telah dilakukan atau yang gagal dilakukan dengan harapan siap dikoreksi dan dievaluasi oleh publik. Akuntabilitas Pelayanan Publik yaitu suatu kewajiban pemerintah dalam melaksanakan tugasnya pada publik yang terbentuk dari 2 (dua) macam yaitu: 1. akuntabilitas dalam pelayanan izin publik, meliputi apakah pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh intansi. B. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari sektor swasta, kemudian ditransformasi dalam sektor publik (Chris Skelcher, 1992). Pelayanan Publik Pelayanan publik menurut Sinambela (2005:5) adalah sebagai setiap yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik. Sebagai Alat Kontrol Berjalanya Demokrasi. Dalam rangka meningkatkan layanan publik dengan memadukan perubahan yang sedang. Kalau boleh kami ulang, definisi Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat. Bagian Ketiga Ruang Lingkup. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press; Wibawa, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sunda 1 Johny Lumolos2 Sarah Sambiran3. Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam Lokakarya Model Inovasi Pelayanan Publik Melalui Kaji Cepat dan Penjajakan Potensi Inovasi Pelayanan Publik, di Kupang, Nusa. PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 2 Desember 2019 Juriko Abdussamad: Kualitas Pelayanan. pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 7. Akuntabilitas Pelayanan Publik, Sanksi Perpajakan, dan Keadilan Prosedural Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Kelemahan tersebut tentu dapat berdampak pada tidak tidak terwujudnya secara optimal akuntabilitas pelayanan publik baik pada aspek akuntabilitas Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan akuntabilitas pelayanan publik, Faktor pendukung dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik dan Faktor penghambat dalam. Akuntabilitas merupakan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harapannya, RUU ini selesai dibahas pada pertengahan Juni 2023, untuk. bangunan dengan menggunakan sarana S e l a n j u t nya , b e b e ra p a ko n s e. Transparansi menunjuk pada kebebasan memperoleh informasi. A. Ir. Islah, K. Pengaduan masyarakat yang terkait dengan penyimpangan biaya pelayanan publik, harus ditangani oleh petugas/pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan/Surat Penugasan dari pejabat yang berwenang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui : (1) Penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Kualitas Pelayanan Publik, (2) Hubungan Akuntabilitas dengan Transparansi, (3) Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi secara parsial terhadap Kualitas Pelayanan Publik. ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. 2006. 1. Ini sesuai dengan pesan yang disampaikan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada ASN Kemenag saat menerima predikat WTP atas LKKA 2020, pada. “ Upaya Meningkatkan Kinieja Pelayanan Publik”. Pendahuluan Dalam kehidupan masyarakat modern saat ini, setiap individu atau anggota masyarakat diharapkan untuk dapat bersosialisasi dengan. Menjelaskan netralitas sebagai wujud profesionalitas dalam pelayanan publik 3. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan Jumlah. Perencanaan pelayanan publik di Kelurahan Mahakeret publik di Kelurahan Mahakeret TimurPELAYANAN PUBLIK, AKUNTABILITAS DAN GOOD GOVERNANCE Pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dari hasil. maksud di tetapkannya petunjuk teknis ini adalah acuan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas transparan dan akuntabilitas pelayanan. Akuntabilitas publik adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan pertanggung jawaban yang dilakukan oleh unit organisasi atau pihak-pihak yang. Penataan birokrasi publik memasuki era millenium / Hessel Nogi S. Apabila ASN dapat mengelola perubahan dengan berdasarkan pada sikap bela negara dan memperhatikan nilai Pancasila, maka dalam mengelola perubahan ASN juga telah menerapkan prinsip akuntabilitas. c. dalam pelayanan publik secara efektif, efisien, dan transparan. ”3 Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipaparkan bahwa setidaknya ada tiga tujuan utama dari penerapan akuntabilitas dalam organisasi publik. Menuju 100 tahun. Misalnya, dari sisi akuntabilitas publik dan transparansi – dua nilai penting yang menjadi bagian integral dari etika prosedural birokrasi pelayanan – birokrasi pelayanan di era reformasi telah mencatat sejumlah kemajuan penting dibandingkan dengan birokrasi pelayanan di era Orde Baru (Tan 2006; World Bank 2007). wajar penyelenggaran pelayanan perizinan di Kota Bandar Lampung yang diterapkan di BPMP masyarakat merasa tidak ada lagi kebingungan dan kerumitan dengan mengikuti mekanisme/prosedur yang telah ditetapkan. Hasilnya, indeks pelayanan publik kementerian dan lembaga mendapat nilai 4,00 atau. 2. JAKARTA – Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) pengganti UU No. Disampaikan, pedoman yang pertama yakni tersedianya. Akuntabilitas pelayanan publik (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Ponorogo dengan arah negatif. literatur pelayanan publik lebih dikenal sebagai tatanan konsep daripada tatanan teori (Thoha,1992; Munafe,1966; Djumara,1994; Hardjosoekarso, Kristiadi dan Saragih,1994). REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN ADIMULYO KABUPATEN KEBUMEN. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut : 3. Pertama, pelayanan publik itu politik, soal relasi rakyat sebagai warga dengan pemerintah. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Makasar 21-23 April 2000 Hal 248-265. Yogyakarta:. Dasar HukumPelayanan Publik Terpadu) B. ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk. TESIS. Akuntabilitas Pelayanan Publik di Berbagai Negara ~ 117 Daftar Pustaka ~ 125 Riwayat Hidup Penulis ~ 131. Pelayanan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan dari warga Negara (Rodiyah dkk, 2021, hlm. Akuntabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja ~ 69 D. Pelayanan publik menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, partisipasi, efisiensi, akuntabilitas serta menghargai martabat warga pengguna. Permasalahan mendasar dalam proses pelayanan publik di Indonesia adalah tentang etika. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR : 63/KEP/M. Akuntabilitas yang harus dimiliki oleh para Aparatur Sipil Negara berfungsi supaya mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan proses pelayanan publik yang baik dan sesuai kebutuhan masyarakat tentunya dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan.